Metrotvnews.com,
Jakarta: Dewasa ini pendidikan
inklusi terus berkembang. Namun, masih banyak anak berkebutuhan khusus (ABK)
yang belum mendapatkan akses pendidikan dasar.
Sebab itu, upaya
pemberdayaan guru, orang tua, dan masyarakat mendesak untuk dilakukan sehingga
r peluang ABK mendapatkan pendidikan dasar semakin terbuka.
"Mesti ada upaya ekstra agar semua anak inklusi dapat mengakses pendidikan dasar," tegas spesialis pendidikan inklusi Plan Internasional Indonesia, Ignatius Dharta, pada seminar nasional "Pendidikan Inklusif di Indonesia", di Jakarta, Selasa (28/1).
Ignatius beralasan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 70/2009 telah mewajibkan adanya sekolah inklusi di setiap kabupaten namun keberadaan sekolah inklusi belum optimal dalam memberikan layanan pendidikan inklusi bagi ABK.Ia mencontohkan,i Kabupaten Rembang, dimana Plan Indonesia menerapkan pendidikan inklusi. Jumlah anak usia sekolah yang masuk kategori ABL mencapai 1.194 anak. Namun yang tertampung di sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi hanya 439 anaknya.
Menurutnya, Plan Indonesia berkepentingan memperluas akses pendidikan bagi semua anak, termasuk ABK, serta menolak segala bentuk diskriminasi.SVS
Plan Indonesia mengimplementsikan project promoting inklusive education sejak Januari 2012. Tujuannya, difokuskan pada terbukanya akses pendidikan dasar dan peluang pendidikan yang sama bagi ABK. Dengan program itu, Plan mendorong agar pendidikan inklusi diperluas. Kalau batasannya ibukota kecamatan, sulit. bagi warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan. Apalagi di beberapa daerah, kondisi infrastrukturnya buruk.
M Joni Yuianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel(Sigab) menyatakan penting untuk penguatan (scaling up) kapasitas personal.Hemat dia, kendati sekolah itu berlabel inklusi namun selalu membebankan guru khusus untuk membimbing ABK,seharusnya guru lain juga memunyai kapasitas membimbing ABK
"Mesti ada upaya ekstra agar semua anak inklusi dapat mengakses pendidikan dasar," tegas spesialis pendidikan inklusi Plan Internasional Indonesia, Ignatius Dharta, pada seminar nasional "Pendidikan Inklusif di Indonesia", di Jakarta, Selasa (28/1).
Ignatius beralasan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 70/2009 telah mewajibkan adanya sekolah inklusi di setiap kabupaten namun keberadaan sekolah inklusi belum optimal dalam memberikan layanan pendidikan inklusi bagi ABK.Ia mencontohkan,i Kabupaten Rembang, dimana Plan Indonesia menerapkan pendidikan inklusi. Jumlah anak usia sekolah yang masuk kategori ABL mencapai 1.194 anak. Namun yang tertampung di sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi hanya 439 anaknya.
Menurutnya, Plan Indonesia berkepentingan memperluas akses pendidikan bagi semua anak, termasuk ABK, serta menolak segala bentuk diskriminasi.SVS
Plan Indonesia mengimplementsikan project promoting inklusive education sejak Januari 2012. Tujuannya, difokuskan pada terbukanya akses pendidikan dasar dan peluang pendidikan yang sama bagi ABK. Dengan program itu, Plan mendorong agar pendidikan inklusi diperluas. Kalau batasannya ibukota kecamatan, sulit. bagi warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan. Apalagi di beberapa daerah, kondisi infrastrukturnya buruk.
M Joni Yuianto dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel(Sigab) menyatakan penting untuk penguatan (scaling up) kapasitas personal.Hemat dia, kendati sekolah itu berlabel inklusi namun selalu membebankan guru khusus untuk membimbing ABK,seharusnya guru lain juga memunyai kapasitas membimbing ABK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar